Pajak dan subsidi menjadi instrumen utama dalam kebijakan fiskal Jerman, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus melindungi masyarakat dari ketidakadilan sosial dan ekonomi. Melalui sistem perpajakan yang progresif, Jerman mampu mengumpulkan dana yang signifikan untuk membiayai berbagai program sosial dan infrastruktur publik.
Subsidi diberikan untuk mendukung sektor-sektor strategis dan memastikan akses yang merata terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Alhasil, melalui pendekatan sosial pasar tersebut memungkinkan Jerman untuk menikmati manfaat dari pasar bebas sambil menjaga prinsip-prinsip keadilan sosial.
Potret Pendidikan dan Kesehatan di Indonesia
Berdasarkan teori ekonomi kesejahteraan, peran sektor pendidikan dan kesehatan yang krusial seharusnya dikuasai dan dikelola dengan sangat baik oleh pemerintah untuk memastikan pemerataan dan keadilan sosial. Teori tersebut menekankan bahwa layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan memiliki efek positif eksternalitas yang signifikan, di mana manfaat dari pendidikan yang baik dan layanan kesehatan yang berkualitas tidak hanya dirasakan oleh individu yang langsung menerima layanan, melainkan juga oleh masyarakat secara keseluruhan.
Bermula dari hadirnya peran pemerintah sebagai pengelola utama, maka standarisasi dan pengawasan kualitas akan dapat diterapkan secara menyeluruh serta mengurangi ketimpangan akses pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pengelolaan sektor pendidikan dan kesehatan oleh pemerintah dapat memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih adil dan efektif sehingga bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang rentan, dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan dan layanan kesehatan.
Pada perkembangannya hingga saat ini kondisi kesehatan dan pendidikan di Indonesia masih jauh dari harapan. Sektor kesehatan dan Pendidikan di Indonesia hingga kini masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, meski telah terdapat upaya perbaikan dari pemerintah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada tahun 2023, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada di angka 72,29 yang menunjukkan adanya peningkatan namun masih tertinggal jauh dibandingkan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand yang memiliki IPM di atas 80.
