“Kerja sama ini akan dilakukan dan akan dibentuk suatu komite bersama untuk membahas detailnya termasuk lokasi geografisnya, tempatnya di mana, dan masing-masing pihak juga tetap berpegang pada hukum yang relevan yang berlaku di masing-masing negara. Jadi tidak pergeseran standing mengenai masalah kedaulatan,” ungkapnya.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (KKK), Hasan Nasbi menyampaikan lawatan luar negeri Kepala Negara pada November lalu memperkuat hubungan kerja sama Indonesia dengan negara sahabat.
Di samping itu, pada lawatan tersebut, Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperjuangkan kepentingan nasional dengan berpartisipasi pada forum kerja sama ekonomi global.
“Jadi selain mendaftar, bergabung ke BRICS, kita juga sedang mendaftar dan bergabung dengan OECD. Kita juga berpartisipasi dalam CPTPP. Jadi itu yang disampaikan oleh Presiden, kita akan bergabung dengan klub manapun yang kemudian nanti bisa memberikan keuntungan ekonomi bagi bangsa kita,” kata Hasan.
(cip)
