Peningkatan Kapasitas Daerah, Mengawal Janji Politik

Candra Fajri Ananda
Staf Khusus Menteri Keuangan RIPEMILIHANKepala Daerah ( Pilkada ) serentak telah usai, meninggalkan ekspektasi tinggi di kalangan masyarakat terhadap realisasi janji-janji politik yang dilontarkan selama masa kampanye. Janji-janji tersebut, yang sering kali bersifat aspiratif dan idealis, kini menghadapi tantangan untuk diwujudkan dalam bentuk kebijakan teknokratis yang terukur.

Terkait hal ini, kepala daerah terpilih harus mampu menerjemahkan visi-misi politiknya ke dalam bahasa teknokratis yang dapat dioperasionalkan. Artinya, slogan-slogan kampanye dan komitmen yang bersifat umum harus dipadukan dengan analisis kebutuhan daerah, prioritas pembangunan, serta kemampuan fiskal.

Janji seperti “peningkatan kesejahteraan rakyat” atau “penguatan infrastruktur” harus mampu diuraikan menjadi program-program spesifik yang memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan terukur. Tahun 2025, akan menjadi momen strategis untuk merealisasikan janji-janji tersebut melalui pengintegrasian dalam perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah, sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Salah satu instrumen penting untuk mewujudkan janji politik adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebab itu, APBD tahun 2025 harus menjadi dokumen strategis yang merefleksikan prioritas kepala daerah sesuai dengan visi-misi yang disampaikan selama kampanye. Berbagai bahasa-bahasa politik yang sering kali bersifat umum dan abstrak harus diterjemahkan menjadi program yang praktis dan sesuai dengan aturan keuangan negara.