“Di bidang hukum saja sudah begitu kompleks, ada Dirjen Peraturan Perundang-Undangan, Dirjen Administrasi Hukum Umum, Dirjen Pemasyarakatan, Dirjen Imigrasi, Dirjen Kekayaan Intelektual, ditambah lagi dengan Dirjen Hak Asasi Manusia,” tuturnya.
Akibat banyaknya beban tugas di dalam satu kementerian itu, membuat menteri tidak fokus pada satu pekerjaan. “Orang awam akan menilai Pak Prabowo membentuk kabinet gemuk, faktanya perubahan postur terjadi karena perampingan tugas kementerian,” katanya.
(cip)
