Bicara mengenai upaya membangun kesepahaman antarumat dengan ragam keyakinan, Pdt. Jimmy Sormin mengapresiasi langkah Pemerintah dalam menyisipkan nilai kebangsaan pada materi pendidikan formal maupun informal.
“Negara berkewajiban untuk memberi pengakuan, pemenuhan dan perlindungan hak bagi setiap warganya, apapun agama dan keyakinannya. Segala bentuk upaya pengembangan nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan itu juga harus diiringi dengan penegakan hukum yang tegas dan adil,” ujarnya.
Dia berharap agar masyarakat sipil dapat saling berkolaborasi untuk terus membangun ruang-ruang perjumpaan dan dialog, serta menghayati nilai-nilai Pancasila dalam kesehariannya. Hal ini bisa diwujudkan melalui upaya menyejahterakan kehidupan bersama, agar tidak terjadi jurang yang lebar antarkelas sosial, menghormati kemanusiaan sesama anak bangsa, serta aksi-aksi bersama dalam merespons berbagai masalah yang terjadi tengah masyarakat.
Ketika ditanya tentang polemik penggunaan pengeras suara rumah ibadah yang terlalu keras, Pdt. Jimmy menanggapinya dengan santai. Menurutnya, masyarakat Indonesia memiliki akar budaya tenggang rasa yang cukup tinggi, sehingga mampu saling menghargai dan memberikan pengertian dalam kehidupan bertetangga.
“Sebenarnya di masyarakat kita umumnya memiliki modal sosial yang sudah mengakar lama, yakni saling menghargai dan mengedepankan kepentingan bersama. Hanya saja hal tersebut perlu direvitalisasi. Sekalipun sudah ada peraturan dari Pemerintah, khususnya oleh Kementerian Agama RI terkait hal tersebut, namun tanpa modal sosial tadi, peraturan dimaksud tidak akan ditaati oleh sebagian warga masyarakat,” katanya.
